IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2014)

Yudiantoro, Yudiantoro and Fatih, Andy Al and Putra, Raniasa (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2014). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2014), 2 (2). pp. 51-61.

[thumbnail of 45-1-62-1-10-20190301.pdf] Text
45-1-62-1-10-20190301.pdf - Published Version

Download (356kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah OKU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten OKU dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan ini. Penelitian ini difokuskan untuk melihat tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi rutin, dan juga dampak dari kebijakan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan OKU No. 17 Tahun 2012 tentang Implementasi Administrasi Kependudukan belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya beban kerja personel operator SIAK, layanan di kabupaten yang belum baik, kurangnya kesadaran warga dalam melaporkan peristiwa demografi mereka, rendahnya kepemilikan sertifikat pencatatan sipil, dan kurangnya pelaporan kematian. Sejalan dengan ini, peneliti menemukan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah upaya untuk mengambil bola dengan pergi ke tempat penduduk untuk merekam mereka dan upaya untuk memenuhi waktu pengiriman yang dijanjikan. Sementara, faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah kurangnya personil untuk operator SIAK, kurangnya informasi kepada warga, ketergantungan pada perbaikan peralatan kepada penyedia, dan rendahnya kinerja petugas pencatatan.

Item Type: Article
Subjects: J Political Science > JK Political institutions (United States) > JK404-1685 Government. Public administration
Divisions: 07-Faculty of Social and Politic Science > 63101-Public Administration (S2)
Depositing User: Raniasa Putra
Date Deposited: 08 May 2023 10:33
Last Modified: 08 May 2023 10:33
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/100862

Actions (login required)

View Item View Item