Similarity Result Of Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia

Alfatih, Andy and Sartika, Diana Dewi and Nugraheni, Dyah Hapsari Eko (2021) Similarity Result Of Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Turnitin Universitas Sriwijaya. (Submitted)

[thumbnail of Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia.pdf] Text
Implementasi Kebijakan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia.pdf

Download (5MB)

Abstract

Salah satu upaya untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan desa adalah dengan menjalankan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diperlukan kebijakan pemanfaatan sumber daya desa dalam mendirikan BUMDes. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah membuat kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa-desa di Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan peraturan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah ini. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang terdiri dari sampel survei dan indikator analisis deskriptif yang dihasilkan dari sampel survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 174 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan sampel sebanyak 64 BUMDes yang diambil dengan mengacu pada rumus Slovin. Ada data primer dan data sekunder. Data primer terutama berasal dari kuesioner dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen, seperti arsip dan laporan. Data dianalisis dengan teknik deskriptif. Teknik deskriptif dilakukan dengan cara menampilkan data, menilainya, menyampaikan argumentasi, mengutip teori untuk pembenaran dan konfirmasi, dan menyimpulkan. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan sukses. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, mengacu pada Ripley & Franklin (1986), yaitu: 1) Adanya kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap isi peraturan daerah. Tingkat kepatuhan tergolong tinggi dan berada pada kategori baik. 2) Pembentukan dan pengelolaan BUMDes (kelancaran fungsi rutin) juga tinggi dan tergolong baik, dan 3) Kinerja kepengurusan BUMDes juga baik. Dampak implementasi kebijakan (Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas) adalah positif (baik)

Item Type: Other
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2340.8-2346.5 Small and medium-sized businesses, artisans, handicrafts, trades
H Social Sciences > HM Sociology > HM711-806 Groups and organizations
H Social Sciences > HM Sociology > HM756-781 Community
#3 Repository of Lecturer Academic Credit Systems (TPAK) > Results of Ithenticate Plagiarism and Similarity Checker
Divisions: 07-Faculty of Social and Politic Science > 63002-Public Administration (S3)
Depositing User: Andy Alfatih
Date Deposited: 09 May 2023 01:22
Last Modified: 09 May 2023 01:22
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/100917

Actions (login required)

View Item View Item