PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS 1B

PUSPITA, LUSI INTAN and Samawati, Putu and Afrilia, Dian (2023) PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS 1B. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011181924071.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924071.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (4MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924071_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924071_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (12MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (664kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (978kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (205kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (433kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924071_0008038001_0013048210_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia menjadi perhatian bagi Mahkamah Agung untuk memberikan peraturan tentang dispensasi kawin yang dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini Mahkamah Agung memberlakukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada tanggal 21 November 2019. Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dilakukan oleh Pengadilan Agama selaku yang memiliki wewenang atas pemberian izin dispensasi kawin. Sehingga perlu diketahui pelaksanaanya di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B. Oleh sebab itu permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan tata cara pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B setelah diterapkannya PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuruidis normatif yang didukung dengan data lapangan yang didapatkan melalui wawancara dan studi putusan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pertimbangan Hakim dalam memberikan penetepan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kedua hal pendukung dalam pelaksanaan perma ini adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor sarana /prasarana yang memadai. Sedangkan hal penghambat dalam pelaksaan perma ini adalah faktor masyarakat yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan dan akibat dari dispensasi kawin serta penetapan Hakim yang memberikan dispensasi kawin guna menghindari kumudharatan bagi anak dan mengedepankan hukum Islam.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, dan Perma
Subjects: K Law > K Law (General) > K625-709 Persons
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Lusi Intan Puspita
Date Deposited: 23 May 2023 03:13
Last Modified: 23 May 2023 03:13
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/104662

Actions (login required)

View Item View Item