PEMBERHENTIAN SEBAGAI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-MDN, 436K/TUN/2019, dan 27/G/2019/PTUN.GTO)

AMALIAH, RIZKI and Febrian, Febrian and Henny, Yuningsih (2023) PEMBERHENTIAN SEBAGAI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-MDN, 436K/TUN/2019, dan 27/G/2019/PTUN.GTO). Masters thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74101_02012682024087.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024087_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_074101_02012682024087_0031016203_0024018303_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_074101_02012682024087_0031016203_0024018303_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (449kB) | Request a copy
	Text RAMA_074101_02012682024087_0031016203_0024018303_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (551kB) | Request a copy
	Text RAMA_074101_02012682024087_0031016203_0024018303_04.docx - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16kB)
	Text RAMA_074101_02012682024087_0031016203_0024018303_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (303kB) | Request a copy
	Text RAMA_074101_02012682024087_0031016203_0024018303_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (706kB) | Request a copy

Abstract

Terdapat 4 putusan berbeda terhadap pemberhentian terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni putusan nomor 55/G/2018/PTUN-PLG, 74/B/2019/PT.TUN-MDN, 436K/TUN/2019, dan 27/G/2019/PTUN.GTO, padahal, menurut Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, aparatur sipil negara diberhentikan apabila terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap 4 putusan hakim serta didukung data tambahan yakni wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan penjatuhan terhadap 4 putusan hakim didasari karena tidak adanya kewenangan penjabat gubernur dalam menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Di masa yang akan datang, dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil perlu adanya pasal mengenai sanksi terhadap pejabat Pembina kepegawaian yang tidak menetapkan sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Instansi yang membidangi kepegawaian dan perangkat daerah terkait harus cermat dalam menetapkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil dengan output berupa Keputusan Pemberhentian, lalu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mengamanatkan untuk membuat keputusan baru dengan pejabat penandatangan setingkat diatasnya. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Pemberhentian, Sanksi Administratif.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Aparatur Sipil Negara, Pemberhentian, Sanksi Administratif.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law K Law > K Law (General) > K5000-5582 Criminal law and procedure K Law > K Law (General) > K5575-5582 Juvenile criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Rizki Amaliah
Date Deposited:	05 Jun 2023 08:30
Last Modified:	05 Jun 2023 08:30
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/107096

Actions (login required)

View Item