PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

SARI, ANITA RATNA and Achmad, Ruben and Pettanasse, Syarifuddin (2018) PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011281419210_0002095502_0014125402_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (482kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011281419210_0002095502_0014125402_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (211kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419210_0002095502_0014125402_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (256kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419210_0002095502_0014125402_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (30kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419210_0002095502_0014125402_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (34kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419210_0002095502_0014125402_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (333kB) | Request a copy

Abstract

Korupsi adalah suatu tindak pidana yg sangat merugikan bangsa dan negara serta dapat merusak moral bangsa sehingga korupsi dikelompokan menjadi extra ordinarycrime yang membutuhkan tindakan yang extra pula dalam pemberantasannya. sehingga salah satu upaya negara dalam hal memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok semaksimal mungkin dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Dalam hal ini terdapat beberapa pertaniaan mengenai apakah yang meajadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pencabutan hak politik serta apakah dalam hal menjatuhkan pencabutan hak politik. tidak bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. meskipun tujuan dan penerapan pidana tambahan ini merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi serta untuk memberikan efek jera bagi koruptur dan efek donino bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pada penulisan ini penulis mengunakan metode penelitian normatif yuridis yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Pencabutan hak politik diatur didalam Pasal 10 dan pasal 35 ayat (I) KUHP dan juga dalam Pasal 18 Undang-Undang TIPIKOR, serta adanya suatu asas margin of opreciation dalam konsep HAM Internasional membolehkan negara untuk membatasi hak individu asalkan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan ketentuan juga syarat yang ditentukan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi, Extra OrdinaryCrime, Pencabutan Hak Politik. HAM. Putusan Hakim.
Subjects:	J Political Science > JF Political institutions (General) > JF799-1177 Political rights. Political participation
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Dies Meirita Sari
Date Deposited:	18 Oct 2019 08:53
Last Modified:	18 Oct 2019 08:53
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/12081

Actions (login required)

View Item