PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) MUARA ENIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg)

ZAKIN, MUHAMMAD RAFIUL and Yuningsih, Henny and Nurillah, Isma (2023) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) MUARA ENIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011381924398.pdf] Text
RAMA_74201_02011381924398.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (5MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381924398_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011381924398_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (13MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (254kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (334kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (51kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (120kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011381924398_0024018303_0015049401_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau perusahaan. Korupsi sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Tipikor yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga diperkuat oleh lembaga independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Muara Enim (Studi Kasus Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Plg” penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) atau library research yang artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Legalitas daripada pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus perkara korupsi terletak pada pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun mengenai tolak ukur mengenai penetapannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b. yang berbunyi “pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Korupsi, Kerugian Uang Negara, Pertimbangan Hakim, Pidana Tambahan Uang Pengganti.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Korupsi, Kerugian Uang Negara, Pertimbangan Hakim, Pidana Tambahan Uang Pengganti.
Subjects: K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Muhammad Rafiul Zakin
Date Deposited: 01 Aug 2023 03:52
Last Modified: 01 Aug 2023 03:52
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/124033

Actions (login required)

View Item View Item