UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DENGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 26/PDT.G/2016/PN SGL)

GASIA, TANIA and Arpan, Amrullah and Zaidan, Murdal (2018) UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DENGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 26/PDT.G/2016/PN SGL). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011181320170_0214096903_0012036004_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011181320170_0214096903_0012036004_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (223kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181320170_0214096903_0012036004_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (228kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181320170_0214096903_0012036004_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (89kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181320170_0214096903_0012036004_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (98kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Dengan Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka (Studi Putusan Perkara NO. 26/Pdt.G/2016/Pn Sgl)”. Dalam putusan perkara tersebut, hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut hibah tanah dibawah tangan padahal UUPA mengharuskan peralihan hak atas tanah itu harus dibuat didepan PPAT. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai keabsahan tentang fakta hukum yang menyangkut tentang hibah tanah dibawah tangan, hibah dalam kasus ini bukan didepan PPAT disatu pihak dan alat bukti hanya berupa surat Hak Usaha Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk membahasnya dengan dua persoalan pokok, yaitu (1) Apa dasar Pertimbangn hakim dalam putusan Perkaran No. 26/PDT.G/2016/PN Sgl terhadap surat hibah yang tidak dilakukan didepan PPAT dan (2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Perkara Perkaran No. 26/PDT.G/2016/PN Sgl khusus terhadap Tergugat II. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sperti literatur-literatur, buku-buku dan laporan-laporan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang ada. Maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bahwa perbuatan hukum hibah antara Tergugat I kepada Tergugat II hibah tanpa akta didepan PPAT diakui oleh majelis hakim, akan tetapi karena Tergugat I tidak berwenang/tidak cakap maka perjanjian hibah tersebut dapat dibatalkan dan (2) Pertimbangan hakim terhadap Tergugat II (pemberi hibah) yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum itu sudah tepat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hibah Tanah, UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)
Subjects:	K Law > K Law (General) > K623-968 Civil law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 2589 not found.
Date Deposited:	23 Oct 2019 05:54
Last Modified:	23 Oct 2019 05:54
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/12542

Actions (login required)

View Item