KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA GUGATAN PRAPERADILAN TERHADAP PERKARA POKOK YANG DILIMPAHKAN KE PENGADILAN (STUDI PUTUSAN HAKIM NO.02/Pid.Pra/2022/PN.KBU Dan NO.40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL)

MONIKA, ANIS and Yuningsih, Henny and Adisti, Neisa Angrum (2023) KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA GUGATAN PRAPERADILAN TERHADAP PERKARA POKOK YANG DILIMPAHKAN KE PENGADILAN (STUDI PUTUSAN HAKIM NO.02/Pid.Pra/2022/PN.KBU Dan NO.40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011281924516.pdf] Text
RAMA_74201_02011281924516.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281924516_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011281924516_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (8MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (169kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (165kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (11kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (161kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011281924516_0024018303_0003128803_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Gugatan Praperadilan Terhadap Perkara Pokok Yang Dilimpahkan ke Pengadilan”. Latar belakang penulisan skripsi ini yaitu berkaitan dengan studi putusan Nomor 02/Pid.Pra/2022/PN.Kbu dan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt Sel. kedua putusan praperadilan ini secara yuridis membahas tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, yang menjadi pokok persoalan skirpsi ini ialah pada pemeriksaan praperadilan, jaksa penuntut umum mempercepat pelimpahan perkara pokok ke Pengadilan Negeri sehingga menjadi pertanyaan mengenai Kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang dilimpahkan ke Pengadilan. Adapun Rumusan Masalah pada penulisan skripsi ini yakni 1. Apa yang menjadi dasar kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri? 2. Apa batasan yang menyebabkan gugurnya praperadilan berdasarkan hukum positif Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan hakim dalam memeriksa gugatan praperadilan tercantum dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP, namun terjadi perluasan objek gugatan praperadilan dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Mengenai gugurnya praperadilan diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf (d) KUHAP dan putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015, menjadi persoalan kemudian mengenai sidang pertama sebagai batas gugurnya praperadilan tersebut. Kesimpulan yang dapat penulis tarik bahwa terhadap perkara pokok yang sudah dilimpahkan kepengadilan negeri tetap menjadi kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutus perkara adapun yang menjadi penentu sebagai gugurnya praperadilan adalah sidang pertama dengan ketentuan ketika sidang perkara pokok sudah dibuka dengan diketok palu sidang dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kata Kunci : Praperadilan, Gugurnya Praperadilan, Kewenangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Praperadilan, Gugurnya Praperadilan, Kewenangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi.
Subjects: K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Anis Monika
Date Deposited: 03 Oct 2023 03:07
Last Modified: 03 Oct 2023 03:07
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/129501

Actions (login required)

View Item View Item