PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)

RIDESTI, MUTIA and Febrian, Febrian and Achmad, Ruben (2023) PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG). Masters thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74101_02012682125019.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125019_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125019_0031016203_9990482266_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_74101_02012682125019_0031016203_9990482266_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (483kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125019_0031016203_9990482266_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (422kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125019_0031016203_9990482266_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (90kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125019_0031016203_9990482266_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (35kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682125019_0031016203_9990482266_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (177kB) | Request a copy

Abstract

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kejaksaan, sesuai dengan Pasal 270 KUHAP, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencakup pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa PUP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sesuai peraturan yang berlaku, menilai penegakan sanksi pidana tambahan berupa PUP terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi setelah lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri Palembang, dan merumuskan konsep ideal pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum dikumpulkan, dianalisis, dan disusun sehingga dapat diambil kesimpulan yang relevan dari penelitian ini." Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Eksekusi

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Eksekusi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Mutia Ridesti
Date Deposited:	29 Nov 2023 05:18
Last Modified:	29 Nov 2023 05:18
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/131475

Actions (login required)

View Item