TINJAUAN TERHADAP KEBERLAKUAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

MILANDO, DEBRY and Febrian, Febrian and Heydir, Laurel (2018) TINJAUAN TERHADAP KEBERLAKUAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02111001176_0031016203_ 0024115802_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_74201_02111001176_0031016203_ 0024115802_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (248kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111001176_0031016203_ 0024115802_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (327kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111001176_0031016203_ 0024115802_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (35kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111001176_0031016203_ 0024115802_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (70kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111001176_0031016203_ 0024115802_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (314kB) | Request a copy

Abstract

Setelah dilakukan nya amandemen atas pasal I ayat (2) UUD 1945, maka MPR secara signifikan berubah baik dari sisi kedudukan, tugas maupun wewenang, Menurul pasal l ayal (2) UUD 1945 hasil amandemen, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR melaikan dilaksanakan menurut UUD. Pengertian yang didapat dari perubahan pasal ini menyebabkan MPR tidak lagi memiliki kedaulatan eksklusif sebagai satu-satunya pelaksanaa kedaulatan rakyat. Sebab setelah dilakukannya amandemen tersebut, presiden juga dipilih langsung oleh rakyal, yang berarti bahwa presiden juga mendapat mandate langsung untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Demikian juga dengan lomposisi anggota MPR. Setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, Komposisi tersebut menjadi hanya terdiri dari para anggota DPR dan para anggota DPD.Utusan Golongan yang sebelum amandemen UUD l 945 merupakan salah satu pilar dari tiga pilar komposisi anggota MPR dihilangkan. Karena Komposisi anggota MPR yang kini hanya terdiri dari dua dewan saja yakni DPR dan DPD, maka kemudian disebul bahwa MPR menganut system lembaga perwakjlan atau parlemen bicameral. Akan tetapi dengan ruangnya system bicameral temyata tidak makin memperkual posisi MPR secara keseluruhan Setelah reformasi bergulir sejak lahun 1998 sampai dengan 2002. membawa perubahan terhadap kedudukan, wewenang, tugas dan produk hukum MPR dan seteJah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 yang memberlak-ukan Kembali Ketetapan MPR Berdasarkan lalar belakang diatas penulis tertarik unt111. menulis skripsi yang berJudul "TINJAUAN TERHADAP KEBERLAKUAN KETETAPAN MAJELlS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBUK INDONESIA TAI-IUN 1945".

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Negara Hukum, Ketetapan MPRJS, dan Hukum Ketata Negaraan Republik Indonesia
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) > JA1-92 Political science (General)
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 14 not found.
Date Deposited:	31 Jul 2019 04:18
Last Modified:	31 Jul 2019 04:18
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/1318

Actions (login required)

View Item