ANALISIS TERHADAP PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

GAMA, RIDHO WIRA and Rumesten, Iza and Ranie, Mahesa (2019) ANALISIS TERHADAP PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011181419102_0027098104_0023018005_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011181419102_0027098104_0023018005_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (272kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419102_0027098104_0023018005_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (207kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419102_0027098104_0023018005_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (27kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419102_0027098104_0023018005_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (103kB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk mendelegasikan hak politik mereka baik hak memilih maupun dipilih. Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sangat bertentangan dengan konstitusi maupun undang-undang. Karena, dalam salah satu pasalnya melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legjslatif. Padahal, dalam undang-undang pemilu tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legjslatif. Berdasarkan hal itu. maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah: (1) Mengapa mantan narapidana korupsi tidak dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dan (2) Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang hak politik bagi mantan narapidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas ialah metode penelitian normatif. Pembolehan mantan narapidana koropsi untuk ikut dalam pemilu oleh undang-undang pemilu merupakan hal yang tepat Karena, hak memilih dan dipilih merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Maka dari itu, hak polilik harus dijamin secara penuh oleh negara sekaligus sebagai komitmen negara dalam menjamin keadilan dan juga HAM. Adanya larangan terhadap mantan narapidana korupsi untuk ikut dalam pemilu oleh PKPU justru merupakan suatu hal yang salah. Akibat larangan tersebut, secara hierarki perundang-undangan jelas bahwa PKPU bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang ada di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan Umum. Kedaulatan Rakyat, Hak Politik. Komisi Pemilihan Umum, Mantan Narapidana Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 2701 not found.
Date Deposited:	28 Oct 2019 08:30
Last Modified:	28 Oct 2019 08:30
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/13484

Actions (login required)

View Item