ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

MAWARDI, RIZKY and Usmawadi, Usmawadi and Syahmin AK, Syahmin AK (2009) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02043100145.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (28MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100145_0018105604_0029075706_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB)
	Text RAMA_74201_02043100145_0018105604_0029075706_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (7MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100145_0018105604_0029075706_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100145_0018105604_0029075706_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (874kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100145_0018105604_0029075706_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (647kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100145_0018105604_0029075706_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia yang mempunyai wilayah perairan yang strategis memungkinkan banyak terjadinya pelanggaran kedaulatan wilayah laut Indonesia, terutama pada alur-alur laut perlintasan internasional atau alur-alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Sebagaimana diketahui bahwa wilayah perairan adalah merupakan wilayah nasional sebagai wadah atau ruang/media, tempat negara kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksinya. Banyak kasus-kasus pelanggaran hukum di perairan,sehingga perlu diteliti bagaimana penegakan hukum di perariran Indonesia dan apa permasalahan-permasalahannya. Melalui pendekatan bersifat yuridis normatif dan di dukung juga dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di lapangan bagaimana penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Penegakan hukum dipengarui oleh beberapa faktor-faktor, yaitu :hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, kebudayaan. Penegakan kedaulatan di laut, tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas-batas wilayah atau wilayah territorial serta peraturan-peratauran dan perundang-undangan yang mendasari penegakan kedaulatan tersebut, yang secara keseluruhan pada hakikatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban dan keamanan (security). Di dalam hukum Internasional hukum di wilayah perairan diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 Sedangkan di dalam hukum nasional Indonesia Indonesia diatur dalam pasal 24 Undang-undang no.6 tahun 1996 tentang perairan dan penegakan Hukum di perairan Indonesia diatur dalam undangundang no.5 tahun 1983. Mengenai aparat penegakan kedaulatan telah diatur secara tegas dalam Undang undang no. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, maka yang perlu dikoordinasikan hanya mengenai pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, antara lain TNI-AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan departemen kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan nasional maupun Internasional. Agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum di perairan maka didirikanlah Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORMALA).Bakormala berfungsi menkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi kemanan laut secara terpadu. Kata kunci : Penegakan hukum, pendekatan yuridis, wilayah perairan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hukum, pendekatan yuridis, wilayah perairan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	19 Dec 2023 04:14
Last Modified:	19 Dec 2023 04:14
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/135245

Actions (login required)

View Item