FUNGSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN

AMALIAH, ERIZKA and Gofar, Abdullah and Zuhir, Mada Apriandi (2010) FUNGSI HAKIM PENGADILAN AGAMA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02061001106.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (53MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001106_0029047703_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB)
	Text RAMA_74201_02061001106_0029047703_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001106_0029047703_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001106_0029047703_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (775kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001106_0029047703_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001106_0029047703_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Hakim Pengadilan sekarang sudah memiliki kewenangan lain, yaitu sebagai mediator. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung bahwa para pihak harus menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim, dan mediasi itu dapat dilakukan oleh hakim pemeriksa pokok perkara sebagai mediatornya.Hakim wajib mendorong para pihak menempuh perdamaian pada tiap tahap pemeriksaan perkara sebelum pembacaan putusan. Mediasi itu sendiri merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Hakim sebagai mediator haruslah memiliki syarat-syarat diantaranya yaitu memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai bukti bahwa hakim tersebut sudah mengikuti pelatihan mediator. Dan persyaratan hakim yang memiliki sertifikat tidak menjadi kewajiban yang mutlak karena apabila di Pengadilan tidak ada hakim yang memiliki sertifikat, maka boleh dipilih hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator. Adapun proses mediasi dapat berlangsung selama 40 (empat puluh hari) dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas hari) serta masa untuk proses mediasi tersebut terpisah dari masa pemeriksaan perkara yaitu selama 6 (enam bulan). Pihak yang berperkara dapat memilih mediator yang berada dilingkungan pengadilan atau yang berada di luar pengadilan. Kata kunci : pengadilan agama, peraturan Mahkamah Agung, sertifikat mediator, perceraian

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	pengadilan agama, peraturan Mahkamah Agung, sertifikat mediator, perceraian
Subjects:	K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB2101-2862 Constitutions and religion. Constitutional and administrative law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	02 Jan 2024 02:37
Last Modified:	02 Jan 2024 02:37
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/136377

Actions (login required)

View Item