TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGAN KLAUSULA ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA KASUS KEPAILITAN

FEBRIANTI, LIA and Emirzon, Joni and Utama, Meria (2009) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGAN KLAUSULA ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA KASUS KEPAILITAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02053100221.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (59MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100221_0017066603_0009057805_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB)
	Text RAMA_74201_02053100221_0017066603_0009057805_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (28MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100221_0017066603_0009057805_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100221_0017066603_0009057805_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100221_0017066603_0009057805_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (669kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100221_0017066603_0009057805_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (933kB) | Request a copy

Abstract

Dewasa ini arbitrase sangat dominan dilakukan oleh para pihak yang bersengketa karena penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan para pelaku usaha. Perkembangan arbitrase ini tidak lepas dari berbagai keunggulan yang dirasakan oleh para pelaku usaha apabila menggunakan mekanisme arbitrase. Dalam pelaksanaan arbitrase ini perlu dikaji suatu masalah yang berkaitan dengan kewenangan arbitrase yang dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian permohonan kepailitan. Dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaaan kewajiban pembayaran utang disebutkan wewenang Pengadilalan Niaga dapat memeriksa permohonan pailit walaupun di dalamnya terdapat klausula arbitrase sebelumnya, sedangkan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dengan sendirinya menjadi gugur apabila ada perjanjian arbitrase pada perjanjian sebelumnya dan Pengadilan Negeri harus menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang dilatar belakangi oleh peijanjian arbitrase. Untuk itu perlu diteliti bagaimana kekuatan hukum dari klausula arbitrase dan apakah pihak yang menyampingkan klausula arbitrase dikategorikan melakukan cidera janji serta bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga terhadap klausula arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif artinya suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data skunder atau bahan pustaka. Selain kedua Undang-Undang yang telah disebutkan, penulis juga melihat yurisprudensi yang berkaitan dan doktrin-doktrin hasil penelitian yang telah ada. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa klausula arbitrase mengikat para pihak layaknya mengikatnya suatu Undang-Undang. Peijanjian arbitrase juga merupakan peijanjian yang memberikan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan sesuatu dan tidak dipenuhinya prestasi ini mengakibatkan eidera janji. Mengenai wewenang Pengadilan Niaga, masalah Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta masalah lain di bidang perniagaan menjadi wewenang eksklusif dari Pengadilan Niaga. Hal ini dikarenakan Undang-Undang kepailitan merupakan Undang-Undang khusus memberikan kewenangan khusus kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dan tidak ada satu badan lain yang mempunyai wewenang itu selain Pengadilan Niaga. Untuk itu para hakim, baik itu hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Pengadilan Niaga harus lebih memahami, kapan mereka harus mengindahkan keberadaan peijanjian arbitrase dengan menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dan kapan mereka melihat bahwa peijanjian arbitrase tersebut tidak dapat menghalangi mereka untuk memeriksa dan memutus perkara. Kata kunci : Abirtrase, pengadilan niaga, tinjauan yuridis, yurisprudensi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Abirtrase, pengadilan niaga, tinjauan yuridis, yurisprudensi
Subjects:	K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	02 Jan 2024 02:42
Last Modified:	02 Jan 2024 02:42
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/136463

Actions (login required)

View Item