PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2503/PID.SUS/2022/PN MDN)

AMBARITA, POSMARODO MARCELLIUS ABRAHAM and Ikhsan, Rd. Muhammad and Zulaikha, Almira Novia (2023) PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 2503/PID.SUS/2022/PN MDN). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011282025173.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025173.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025173_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025173_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (11MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (8MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (668kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (678kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (398kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (309kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025173_0021026805_0030119403_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia dengan menggunakan sistem Self Assessment dalam pemungutannya yaitu wajib pajak menghitung serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Surat pemberitahuan pajak merupakan sarana pelaporan dalam sistem ini yang berisikan hasil penghitungan pajak terutang oleh wajib pajak dalam bentuk faktur pajak yang harus dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan oknum wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau kemudian disingkat faktur pajak TBTS dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya secara ilegal. Tindakan seperti ini layak diberikan sanksi pidana karena merupakan suatu penggelapan pajak sebagaimana yang telah diatur dengan undang-undang karena dapat merugikan pendapatan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan asas lex specialis serta ultimum remedium terhadap pemidanaan bagi pelaku penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya serta bagaimana ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan amar putusan pidana terhadap pelaku penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor 2503/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta menelusuri bahan-bahan hukum melalui kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara kepada terdakwa dengan dasar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan sekaligus menunjukkan adanya penerapan asas lex specialis serta ultimum remedium karena sengketa perpajakan identik dengan sanksi yang bersifat administratif dimana sanksi pidana menjadi jalan yang terakhir.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Sanksi Pidana, Pajak, Faktur Pajak
Subjects: K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Posmarodo Marcellius Abraham Ambarita
Date Deposited: 30 Jan 2024 05:39
Last Modified: 30 Jan 2024 05:39
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/140403

Actions (login required)

View Item View Item