KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR OLEH PEMERINTAHAN DAERAH

RIYANI, WIDYA and RS, Iza Rumesten and Ngadino, Agus (2024) KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR OLEH PEMERINTAHAN DAERAH. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011181823075.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181823075_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181823075_0027098104_0007088005_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB)
	Text RAMA_74201_02011181823075_0027098104_0007088005_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (493kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181823075_0027098104_0007088005_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (631kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181823075_0027098104_0007088005_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (178kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181823075_0027098104_0007088005_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (432kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181823075_0027098104_0007088005_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar bagi manusia. pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia berhak atas pendidikan dibawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi sedikitpun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengamanatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab bagi negara. Mewujudkan pendidikan wajib belajar menjadi prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga anggaran wajib belajar bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun faktanya aggaran 20% APBN dan APBD untuk kualitas pendidikan yang dihasilkan masih belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahuan batasan kewajiban pembiayaan pelaksanaan wajib belajar. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (Statuta Approach) dan pendekatan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Batasan pembiayaan wajib belajar oleh pemerintah daerah yaitu (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam mengelola pendiidkan menengah sedangkan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan dasar. (2) pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap layanan pendidikan yang berkualitas sedangkan pemerintah kab/kota menjamin pendidikan bagi peserta yang kurang mampu agar mendapatkan akses pendidikan. Anggaran pendidikan 20% dari APBD wajib terpenuhi kecuali sumber daya alam daerah tersebut rendah. Akibat hukum jika pemerintah daerah tidak memenuhi pembiayaan wajib belajar maka pemerintah tersebut dapat menerima 3 sanksi dari pemerintah pusat yaitu sanksi administrasi berat, sanksi administrasi sedang dan sanksi administrasi ringan, dan akibat hukum dari masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap pemerintah daerah. Kata kunci : Pendidikan, Pemerintah Daerah, APBN, APBD, Pembiayaan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pendidikan, Pemerintah Daerah, APBN, APBD, Pembiayaan.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Widya riyani
Date Deposited:	31 Jan 2024 04:12
Last Modified:	31 Jan 2024 04:12
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/140513

Actions (login required)

View Item