DASAR HAK UNTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN LAYANG JAKABARING

SANTILIA, VIVEN and Arfan, Amrullah and Novera, Arfianna (2018) DASAR HAK UNTUK PEMBAYARAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN LAYANG JAKABARING. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02121001223_0003115706_01_front.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (759kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02121001223_0003115706_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (689kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001223_0003115706_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (198kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001223_0003115706_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (167kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang indonesia sebagai Negara hukum oleh karena itu harus menghormati hukum dengan berlakunya UUPA atas persoalan tentang penguasaan tanah yang tanpa sertifikat dalam skripsi ini dibahas soal pembebasan tanah oleh Pemerintah Kota Palembang untuk Pembangunan Jembatan Layang Jakabaring. Persoalan pokok dari skripsi ini 1. Alas hak yang sah menurut hukum untuk menyatakan pihak yang menguasai tanah tersebut memang berhak untuk mendapatkan ganti rugi, 2. Alas hak selain sertifikat penguatan akan penguasaan tanah tanpa sertifikat. Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan berupa Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini adalah akhirnya diambil kesimpulan bahwa pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum tidak dapat melaksanakannya dengan mengesampingkan hak dari masyarakat sebagai pemilik tanah yang juga mempunyai hak untuk dipenuhi oleh pemerintah yang dibuktikan melalui alat bukti dapat berupa Sertifikat Hak Milik dan/atau yang lainnya selama tidak bertentangan dengan isi Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, serta ditentukan sebagai pihak yang berhak di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai pengertian pengadaan tanah yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Alat Bukti
Subjects:	K Law > K Law (General) > K970 Compensation to victims of crime. Reparation
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Dies Meirita Sari
Date Deposited:	31 Oct 2019 07:02
Last Modified:	31 Oct 2019 07:02
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/14153

Actions (login required)

View Item