UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF NOTARIS DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT MENGENAI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS

SARI, PUTERI PUSPA and Panjaitan, Saut Parulian and Trisaka, Agus (2024) UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF NOTARIS DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT MENGENAI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS. Masters thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74102_020226822226019.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (5MB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_020226822226019_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_020226822226019_0021016304_9900008889_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB)
	Text RAMA_74102_020226822226019_0021016304_9900008889_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (267kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_020226822226019_0021016304_9900008889_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (287kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_020226822226019_0021016304_9900008889_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (84kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_020226822226019_0021016304_9900008889_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (168kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_020226822226019_0021016304_9900008889_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, apabila mendapatkan sanksi administratif dari Majelis Pengawas berhak mengajukan upaya hukum administratif. Upaya hukum administratif tersebut diatur di dalam UUJN dan Permenkumham, terhadap Keputusan Majelis Pengawas Pusat terkait pengusulan pemberhentian secara tidak terhormat kepada Menteri. Menteri diberikan jangka waktu 30 hari untuk mengesahkan Keputusan tersebut. Dalam fakta hukum yang terjadi dilapangan, Menteri mengeluarkan Keputusan tersebut melewati jangka waktu yang ditentukan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya hukum administrasi yang dapat dilakukan oleh Notaris akibat keterlambatan menteri dalam mengeluarkan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang artinya penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang diteliti dari atau normatifnya. Hasil dari Penelitian ini yaitu Notaris tidak dapat melakukan upaya hukum apapun selain menunggu keputusan menteri yang tidak diketahui kapan diterbitkan. Hal ini membuat terjadinya ketidakpastian hukum yang terjadi. Selama keterlambatan tersebut terjadi kekosongan hukum, Notaris tidak dapat melakukan upaya hukum apapun karena tidak diatur khusus di dalam peraturan. Notaris mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum atas keputusan yang merugikannya. Dalam upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris telah menggugat Keputusan Majelis Pengawas Pusat tersebut ke Pengadilan Negeri, dalam kewenangannya Pengadilan Negeri tidak berwenang karena Keputusan tersebut masih dalam proses upaya administratif yaitu menunggu keputusan Menteri. Satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah menunggu Keputusan Menteri dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Pusat, Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Pusat, Notaris
Subjects:	K Law > K Law (General) > K115-130 The legal profession K Law > K Law (General) > K3370 Constitutional courts and procedure K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law K Law > K Law (General) > K3402-3417 The administrative process K Law > K Law (General) > K3420-3431 Administrative organization
Divisions:	02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2)
Depositing User:	Puteri Puspa Sari
Date Deposited:	22 Mar 2024 04:04
Last Modified:	22 Mar 2024 04:04
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/142132

Actions (login required)

View Item