PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP KESALAHAN ADMINISTRASI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020)

PUTRA, JULIO and Muntaqo, Firman and Nashriana, Nashriana (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP KESALAHAN ADMINISTRASI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020). Masters thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74101_02012682024006.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024006.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (11MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024006_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024006_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (13MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (9MB)
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_02.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (266kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_03.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (351kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_04.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (212kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_05_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (181kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024006_0011116302_0018096509_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pertanggungjawaban pidana tidak lagi pertanggungjawaban secara individiual. Korporasi sudah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana sejak diberlakunya undang-undang tindak pidana korupsi. Faktanya semenjak korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan administrasi menimbulkan ketidak adilan dan ketidak patian hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap kesalahan administrasi pada penerbitan sertipikat hak atas tanah. 2) Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah di dalam Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020. 3).Bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Kesalahan Administrasi dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Masa Yang Akan Datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1). Bahwa Kepala BPN dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2). pertanggungjawaban Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020 berupa pertanggungjawaban pidana penjara. 3). Bahwa Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: pendekatan penal dan non penal. Pendekatan penal yatu dengan cara dalam memutus perkara tipikor hakim harus menjatuhkan pidana maksimum selama 20 tahun. Pendekatan Non Penal dapat dilakukan dengan cara membuat satu aturan hukum baru terhadap instansi-instansi terkait penerbitan sertipikat; serta membuat sistem terintegrasi antara BPN dan KLHK guna menentukan batas kawasan hutan. Kata Kunci: Kesalahan Administrasi, Pertanggungjawaban pidana, Sertipikat.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Kesalahan Administrasi, Pertanggungjawaban pidana, Sertipikat.
Subjects: K Law > K Law (General) > K600-615 Private law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User: Julio Putra
Date Deposited: 27 Mar 2024 02:59
Last Modified: 27 Mar 2024 02:59
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/142808

Actions (login required)

View Item View Item