KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN

FEBRIANI, DIAN and Muntaqo, Firman and Nashriana, Nashriana (2024) KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN. Masters thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74101_ 02012682024103.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (5MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_ 02012682024103_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_ 02012682024103_0011116302_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB)
	Text RAMA_74101_ 02012682024103_0011116302_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (606kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_ 02012682024103_0011116302_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (508kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_ 02012682024103_0011116302_0018096509_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (212kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_ 02012682024103_0011116302_0018096509_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (332kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_ 02012682024103_0011116302_0018096509_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penyalahgunaan kewenangan dilakukan oleh oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang yang terbukti secara sah melakukan gratifikasi. Perbuatan tersebut bukan hanya merugikan negara namun merugikan kepentingan masyarakat. Adapun beberapa rumusan masalah yakni Bagaimana pengaturan hukum kewenangan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan?, bagaimana pemberantasan mafia tanah berdasarkan putusan hakim nomor 22/pid.sus-tpk//2022/pt.plg dan nomor 23/pid.sus- tpk//2022/pt.plg?, dan bagaimana kewenangan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertanahan di masa mendatang?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perUndang- Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah terletak pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan Jaksa wewenang sebagai penyelidik dan penyidik pada perkara korupsi dan dapat digunakan apabila memberantas mafia tanah dalam perkara pidana khusus yang objeknya tanah. Pemberantasan mafia tanah melalui putusan hakim nomor 22/pid.sus-tpk/2022/pt.plg dan nomor 23/pid.sus- tpk/2022/pt.plg mengalami hambatan yakni, hambatan atau kesulitan yang dialami oleh Jaksa dalam menindak mafia tanah khusunya dalam putusan yakni substansi hukum (legal substance ) yakni SOP dari Badan Pertanahan Nasional apalagi dalam perkara yang digunakan peneliti Terdakwa dalam kedua putusan merupakan PNS Badan Pertanahan Nasional yang tentunya terdapat upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh terdakwa untuk menghambat atau menghalangi jaksa penyidik untuk menemukan barang bukti dan tersangka. Pengaturan kewenangan Kejaksaaan dalam pemberantasan mafia tanah di masa mendatang yakni merevisi Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan menambahkan Kejaksaan RI kedalam bagian dari Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dengan kewenangan yang dimiliki Jaksa yakni sebagai penyelidik, dan penyidik dalam perkara pidana khusus yang objeknya tanah atau dalam hal ini pula gratifikasi yang dilakukan PNS Badan Pertanahan Nasional Palembang dalam kedua putusan peneliti. Kata kunci: Kejaksaan, Kewenangan , Pertanahan

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Kejaksaan, Kewenangan , Pertanahan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Dian Febriani
Date Deposited:	28 Mar 2024 05:15
Last Modified:	28 Mar 2024 05:15
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/142953

Actions (login required)

View Item