ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

HAIRIL, OKTA INDRA PUTRA and Syarifuddin, Amir and Febriani, Indah (2014) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091401023.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (52MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401023_0028027904_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB)
	Text RAMA_74201_02091401023_0028027904_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401023_0028027904_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401023_0028027904_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401023_0028027904_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401023_0028027904_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang Undang Nomor 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kemenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Penambahan kewenangan tersebut dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72-73/PUU-II/2004 pengujian atas Undang Undang Pemerintahan Daerah yang mana secara tersirat telah mengalihkan kewenangan Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah. Kewenangan ini sebagai konsekuensi logis atas pergeseran paradigma pemilihan kepala daerah yang masuk dalam rezim pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22E Undang Undang Dasar 1945. Selanjutnya putusan tersebut berimplikasi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah. Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah paradigma besar dalam penguatan konstitusionalisme Indonesia sehingga segala penyelenggaraan negara didasarkan konstitusi.Dalam perkembangan putusan-putusan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi tidak lagi membatasi diri pada objek sengketa Pemilukada yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum di daerahyang bersangkutan, namun lebih pada penilaian pada proses Pemilukada sehingga keluar istilah hukum yang sering digunakan sistematis, terstruktur dan masif, untuk menilai bahwa salah satu pasangan calon dalam proses pilkada telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kata kunci : Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah, Putusan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah, Putusan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	24 Apr 2024 01:12
Last Modified:	24 Apr 2024 01:12
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/143312

Actions (login required)

View Item