PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERASAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) SUMATERA SELATAN

HABIBULLAH, M. ABBY and Elviani, Malkian and Novianti, Vera (2013) PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERASAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) SUMATERA SELATAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02081001150.pdf] Text
RAMA_74201_02081001150.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (82MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (18MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_02.pdf] Text
RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (14MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_03.pdf] Text
RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (31MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_04.pdf] Text
RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02081001150_9900003031_0003117704_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (16MB) | Request a copy

Abstract

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Selatan telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Sumsel. Berdasarkan data yang ada, 17 temuan terkait sistem pengendalian intern dan 13 temuan terkait kepatuhan. Terhadap temuan itu, BPK telah memberikan 81 rekomendasi kepada Pemprov Sumsel. Berdasarkan paparan di latar belakang maka masalah dalam karya tulis ini pada dua persoalan berikut : Apakah yang menjadi indikator penyimpangan keuangan negara yang di temukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah?.Apa saja Hambatan yang ditemukan oleh BPK Perwakilan Sumatera Selatan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan?.Mengingat permasalahan dalam penulisan skripsi ini difokuskan pada indikator tindak pidana korupsi yang menggunakan dana APBD dan hambatan-hambatan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.dari hasil riset dan penelitian maka peneliti menympulkan bahwa hal yang menjadi indicator tindak pidana korupsi adalah adanya penyimpangan-penyimpangan antara lain :.temuan yang sama, permasalahan yang sama, dan rekomendasi yang sama yg ditemukan didalam laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dan sesudahnya.selanjutnya hambatan yang di temukan Badan Pemeriksa Keuangan adalah Adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan yang membatasi ruang gerak;Kurangnya sumber daya manusia atau. dan;Adanya benturan antara perintah perundang-undangan,Terjadinya diskriminasi atau perlindungan dalam penegakan hukum atas hasil pemeriksaan dan;Sering kali beberapa lembaga negara menganggap bahwa hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia tidak konkret. Kata kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, tindak pidana korupsi, keuangan negara, diskriminasi

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Badan Pemeriksa Keuangan, tindak pidana korupsi, keuangan negara, diskriminasi
Subjects: K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Mrs. Elly Suryani
Date Deposited: 25 Apr 2024 01:30
Last Modified: 25 Apr 2024 01:30
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/143378

Actions (login required)

View Item View Item