OTONOMI KHUSUS DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

S E L L I, S E L L I and Syarifuddin, Amir and Ngadino, Agus (2013) OTONOMI KHUSUS DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091001206.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (83MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001206_0007088005_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (20MB)
	Text RAMA_74201_02091001206_0007088005_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (41MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001206_0007088005_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001206_0007088005_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001206_0007088005_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001206_0007088005_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berbagai isu otonomi daerah dan persoalan mengenai pemerintahan daerah akhirakhir ini menajdi isu yang hangat, salah satunya mengenai isu tuntutan otonomi khusus di beberapa Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah pemberian Otonomi Khusus terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua. Pada dasarnya persoalan tersebut berakar dari masalah besar kecilnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang dihadapkan pada kenyataan bentuk Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pelaksanaan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan implikasi keberadaan daerah yang berstatus khusus tersebut terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan otonomi khusus di Indonesia khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua merupakan solusi yang tepat untuk menjaga keutuhan negara dengan pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khusus dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Sehingga, dapat menciptakan keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kata kunci : Negara Kesatuan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otonomi Khusus

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Negara Kesatuan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otonomi Khusus
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K3220 Public policy
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	30 Apr 2024 06:21
Last Modified:	30 Apr 2024 06:21
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/143546

Actions (login required)

View Item