KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

MERTA, M.NOVANSYAH and Achmad, Ruben and Ikhsan, Rd.Muhammad (2014) KAJIAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02101001085.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (71MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001085_9990482266_0021026805_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB)
	Text RAMA_74201_02101001085_9990482266_0021026805_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (24MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001085_9990482266_0021026805_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (23MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001085_9990482266_0021026805_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001085_9990482266_0021026805_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001085_9990482266_0021026805_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pidana Bersyarat merupakan suatu cara penerapan pidana yang dijatuhkan kepada seseorang namun pelaksanaannya tidak usah dijalani kecuali pada kemudian hari, selama masa percobaan, pelaku berbuat tindak pidana lagi. Pidana Bersyarat diatur dalam KUHP dari Pasal 14a sampai Pasal 14f Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah mengenai bagaimana penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam penyelesaian perkara pidana dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersayarat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian; pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif serta menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif Berdasarkan hasil penelitian maka hakim dalam menjatuhan sanksi pidana harus melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu; tahap menganalisis perbuatan pidana, tahap menganalisis tanggung jawab pidana, dan tahap penentuan pemidanaan. Dari beberapa putusan yang penulis analisis dapat dilihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu; jika pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara, jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah merupakan pelaksanaan kebijaksanaan pimpinan, jika pelaku menggunakan uang yang dikorupsinya untuk kepentingan pribadinya danjuga menggunakannya untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan orang banyak, jika pelaku belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga, jika pelaku masih mungkin memperbaiki dirinya, jika pelaku berlaku sopan santun di persidangan, tidak menghambat persidangan, dan memperlihatkan penyesalannya, jika tidak ada hal-hal yang memberatkan pada diri pelaku. Namun, dari semua putusan tersebut, menurut penulis hakim tersebut menjatuhkan pidana bersyarat bagi pelaku tindakpidana korupsi belum menerapkan teori ratio decidendi dengan benar. Saran yang dapat penulis berikan adalah agar para hakim dapat menerapkan teori ratio decidendi dengan sebagaimana semestinya agar dapat memberikan rasa keadilan bagiparapihak Kata Kunci: Putusan Hakim, Penjatuhan Pidana Bersyarat, Tindak Pidana Korupsi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Putusan Hakim, Penjatuhan Pidana Bersyarat, Tindak Pidana Korupsi.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	03 May 2024 05:24
Last Modified:	03 May 2024 05:24
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/143669

Actions (login required)

View Item