ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP

HARAHAP, FITRIYANI and Nashriana, Nashriana and Achmad, Ruben (2012) ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02071001076.pdf] Text
RAMA_74201_02071001076.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (71MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (13MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_02.pdf] Text
RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (10MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_03.pdf] Text
RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (16MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_04.pdf] Text
RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (72MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02071001076_20093603006_9990482266_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (31MB) | Request a copy

Abstract

Kasus kejahatan terhadap lingkungan hidup semakin lama semakin besar tapi sampai sekarang belum ada pengadilan yang mengadili atau rnernoerijcan sanksi pidana. Pada hal dalam UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada pengaturan tentang sanksi pidananya, tapi faktanya ada banyak kasus yang jelas-jelas telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Pasal 99 ayat (2) tidak diproses sama sekali. Bahkan pemerintah menilai kerusakan lingkungan tersebut adalah sebuah bencana alam. Bahkan membuat pertanyaan bagaimana karakteriktik tindak pidana menurt uu no . 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? dan bagaimana penerapan sanksi pidananya? Karakteristik pidana dalam uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut yaitu: setiap orang dengan sengaja, melakukan perbuatan, lalaianya. melakukan pembakaran lahan dan melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup tanpa izin,menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan,menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dan tidak melakukan pengawasan Faktor penyebab kejahatan lingkungan hidup antara lain: sarana hukum pidana yang belum diterapkan secara maksimal, belum ada kesamaan persepsi para penegak hukum lainnya, rendahnya kesadaran hukum pengusaha, tidak netralnya iembaga peradilan, dan adanya ketidak sempurnaan perumusan iindak pidana, sanksi pidana, dalam undang-undang sektoral yang berkaitan dengan lingkungan hidup.Selain itu penyebab sulitnya pemberian sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan ini adalah masih kurang pemahaman hakim dalam menyelesaika sengketa yang terjadi. Maka agar kejahatan lingkungan tidak terjadi lebih luas lagi Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan SK Nomor 134/KMA/SK/DC/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan. Kata kunci : Analisis saksi pidana dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 ientang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: pengelolaan lingkungan
Subjects: K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Mrs. Elly Suryani
Date Deposited: 15 May 2024 01:49
Last Modified: 15 May 2024 01:49
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/143903

Actions (login required)

View Item View Item