PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK

SINAGA, GUNTUR IRFANDY and Samawati, Putu and Elvani, Malkian (2013) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02081001183.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (49MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001183_0008038001_9900003031_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB)
	Text RAMA_74201_02081001183_0008038001_9900003031_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001183_0008038001_9900003031_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001183_0008038001_9900003031_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001183_0008038001_9900003031_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001183_0008038001_9900003031_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat (2) sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Pajak juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya dan apabila ia (rakyat) tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Aspek pidana terkait permasalahan tindak pidana penggelapan pajak terkandung dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, terwujud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 yang intinya menjelasakan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak Untuk mengkaji lebih mendalam masalah tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut, maka terdapat dua permasalahan yaitu: Bagaimanakah pertanggungjawban pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak dan Bagaimanakah sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana penggelapan pajak yang masing-masing perbuatan tersebut memiliki unsur serta tingkat sanksi dan pertanggungjawaban yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maupun dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Wajib Pajak, Tindak Pidana, Penggelapan Pajak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban, Wajib Pajak, Tindak Pidana, Penggelapan Pajak
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	15 May 2024 01:57
Last Modified:	15 May 2024 01:57
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/143920

Actions (login required)

View Item