PERUBAHAN PERKARA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI PERKARA PERDATA MENURUT PASAL 33 DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SIANTURI, MARET KURNIA ARIF and Elvani, Malkian and Febriansyah, Artha (2014) PERUBAHAN PERKARA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI PERKARA PERDATA MENURUT PASAL 33 DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02101001140.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (71MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001140_9900003031_0009058303_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (21MB)
	Text RAMA_74201_02101001140_9900003031_0009058303_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (21MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001140_9900003031_0009058303_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (24MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001140_9900003031_0009058303_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001140_9900003031_0009058303_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001140_9900003031_0009058303_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindakpidana korupsi dewasa ini telah menjadi isu sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Meluasnya praktik korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Begitu besarnya perhatian terhadap korupsi yang sudah dikategorikan extraordinary crime ini sehingga tersangka, terdakwa, atau terpidana yang meninggal dunia sekalipun masih dimintai pertanggungjawaban kepada ahli warisnya, seperti yang terjadi pada kasus alm. YusufSetiawan, tersangka kasus korupsi pengadaan alat berat dan mobil ambulance pada pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004, yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 48,8 miliar. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindakpidana korupsi yang telah meninggal, baikpada saat prosespenyidikan atau dalam prosespenuntutan, dimana nantinya terjadiperubahan perkara pidana dalam tindak pidana korupsi menjadi perkara perdata, karena adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara akibat kerugian keuangan negara yang secara nyata telah ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal tersebut. Dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka dari berbagai sumber literatur atau bahan-bahan hukum. Dari hasil penelusuran literatur dan bahan hukum diperoleh hasil bahwa diajukannya gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara negara dalam tindak pidana korupsi, khususnya bagi pelaku yang meninggal pada saat penyidikan atau dalam proses penuntutan yaitu Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci. Tindak Pidana Korupsi, Gugatan Perdata, Jaksa Pengacara Negara, Kerugian Keuangan Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi, Gugatan Perdata, Jaksa Pengacara Negara, Kerugian Keuangan Negara.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	20 May 2024 02:52
Last Modified:	20 May 2024 02:52
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/144329

Actions (login required)

View Item