RASIONAL HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DARI PERSPEKTIF PEMULIHAN KORBAN

RAFLY, M. RATHAN and Albariansyah, Hamonangan and Nurillah, Isma (2024) RASIONAL HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DARI PERSPEKTIF PEMULIHAN KORBAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011282025266.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025266.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (26MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025266_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025266_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (20MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (9MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (858kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (792kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (805kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011282025266_0025118201_0015049401_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Request a copy

Abstract

Dalam penulisan ini, penulis meneliti apa yang menjadi rasional hakim dalam mengabulkan perkara permohonan ganti kerugian dan menggunakan upah minimum setempat sebagai acuan atau patokan penentuan besaran jumlah ganti kerugian serta perlindungan hukum bagi korban salah tangkap untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai rasional hakim dalam menjatuhkan pembayaran ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dari perspektif pemulihan korban dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dalam pemenuhan ganti kerugian dari perspektif praperadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini berupa rasional hakim dalam mengabulkan perkara permohonan ganti kerugian tidak hanya mempertimbangkan objek praperadilan sebagaimana Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 saja, melainkan hakim juga mempertimbangkan adanya ketentuan pada Pasal 95 ayat (1), (4), dan (5) KUHAP. Selain itu rasional hakim dalam menggunakan upah minimum setempat sebagai acuan atau patokan untuk menentukan besaran jumlah ganti kerugian dianggap tepat dan adil karena upah minimum setempat didasarkan pada standar kebutuhan hidup yang layak dalam suatu wilayah tertentu yang kemudian diumumkan dan ditetapkan melalui keputusan gubernur, dengan tetap memperhatikan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai batasan besaran jumlah ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yang memuat bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban salah tangkap meliputi ganti kerugian dan rehabilitasi.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Rasional Hakim, Perlindungan Hukum, Ganti Kerugian, Salah Tangkap, Pemulihan Korban
Subjects: K Law > K Law (General) > K5401-5570 Criminal procedure
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: M. RATHAN RAFLY
Date Deposited: 27 May 2024 01:52
Last Modified: 27 May 2024 01:52
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/144987

Actions (login required)

View Item View Item