KEWENANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI KECAMATAN KELUANG MUSI BANYUASIN

JERIANTO, MICCO and Febrian, Febrian and Flambonita, Suci (2024) KEWENANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI KECAMATAN KELUANG MUSI BANYUASIN. Masters thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74101_02012682024076.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024076_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024076_0031016203_0018077902_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_74101_02012682024076_0031016203_0018077902_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (349kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024076_0031016203_0018077902_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (227kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024076_0031016203_0018077902_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (39kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024076_0031016203_0018077902_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (116kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024076_0031016203_0018077902_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (575kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mejelaskan kewenangan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin. Dalam hal melakukan Penyusunan APBDesa badan permusyawaratan desa (BPD) berpedoman pada peraturan Permendegri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan hal tersebut maka di analisa bagaimana Pelaksanaan Kewenangan BPD dalam menyusun APBDesa Di Kecamatan keluang, Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam penyusunan ABDesa di Kecamatan Keluang dan akibat hukum apabila BPD tidak menjalankan kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan metode pendekatan statute aproach dan Socio Legal Research. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa (1). Kewenangan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) diatur berdasarkan peraturan Permendegri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa serta mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Keluang berdasarkan 3 (tiga) Tahap yaitu :Tahap Pesiapan, Tahap Evaluasi, Tahap Penetapan. (2). Kendala-Kendala BPD Desa Karya Maju, Desa Sidorejo, Desa Lokajaya dan Desa Sumber Agung dalam melaksanakan Kewenangannya dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang APBDesa yaitu :Sumber Daya BPD,Hubungan Kerja sama BPD dan Kepala Desa, Anggaran Penyelenggara Kewenangan dan Fungsi BPD dan Infrastruktur kantor BPD.(3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak melaksanakan Kewenangan, Tugas dan Tanggung jawabnya secara menyeluruh baik itu pertanggung jawaban jabatan maupun pertanggung jawaban pribadi dapat mengarah pada proses pemberhentian sebagai anggota BPD. Kata kunci: Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa (APBDes).

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa (APBDes).
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Micco jerianto
Date Deposited:	24 May 2024 13:44
Last Modified:	24 May 2024 13:44
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/145388

Actions (login required)

View Item