PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PADA KPKNL PALEMBANG)

SINURAT, LYDIA OCTAWIDAWATY and Emirzon, Joni and Samawati, Putu (2024) PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PADA KPKNL PALEMBANG). Masters thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74101_02012682226002.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226002_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (20MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226002_0017066603_0008038001_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB)
	Text RAMA_74101_02012682226002_0017066603_0008038001_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (674kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226002_0017066603_0008038001_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (815kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226002_0017066603_0008038001_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (597kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226002_0017066603_0008038001_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (534kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226002_0017066603_0008038001_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dirancang dengan sifat kuat dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa ketentuan terkait yang tidak tegas, tidak lengkap serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan sehingga justru memicu ketidakpastian. Misal ketika debitor pailit, di mana terdapat 2 (dua) dokumen yang digunakan sebagai penentu keadaan insolvensi, yaitu putusan pailit dan Berita Acara Rapat Kreditor yang menyebutkan tanggal dimulainya masa insolvensi berbeda dengan tanggal putusan pailit. Hal tersebut menimbulkan keraguan dalam menentukan kewenangan pengajuan permohonan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas pada tesis ini adalah: 1) Bagaimana penentuan masa insolvensi sebagai dasar kreditor separatis mengajukan lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan (UUHT)? 2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT apabila terdapat dokumen tertulis dari Pengadilan Niaga yang memuat substansi tanggal dimulainya keadaan insolvensi yang berbeda dengan tanggal putusan pailit? Bagaimana seharusnya pengaturan penentuan masa insolvensi yang memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: bahwa terdapat perselisihan para pihak yang diakibatkan adanya dokumen tertulis dari pengadilan niaga yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum mengenai penentuan masa insolvensi yang menjadi dasar kewenangan dalam mengajukan permohonan lelang. Rekomendasi dari penelitian ini adalah mengembalikan prinsip awal dari pasal a quo, di mana hanya digunakan 3 (tiga) penyebab terjadinya harta pailit demi hukum berada dalam keadaan insolvensi, yaitu jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu tidak diperlukan dokumen tertulis lainnya. Kata Kunci: Hak Tanggungan; Insolvensi; Kepailitan; PKPU.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Hak Tanggungan; Insolvensi; Kepailitan; PKPU.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3150 Public law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Lydia Octawidawaty Sinurat
Date Deposited:	28 May 2024 01:06
Last Modified:	28 May 2024 01:06
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/145692

Actions (login required)

View Item