IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

PASMAWATI, PASMAWATI and Nashriana, Nashriana and Suci Flambonita, Suci (2024) IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN. Masters thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74101_02012682226092.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226092_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226092_0018096509_0018077902_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (784kB)
	Text RAMA_74101_02012682226092_0018096509_0018077902_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (311kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226092_0018096509_0018077902_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (406kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226092_0018096509_0018077902_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (48kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226092_0018096509_0018077902_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (208kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682226092_0018096509_0018077902_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (201kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengenal asas ultimum remedium. UU HPP memperluas wilayah berlakunya prinsip ultimum remedium yang sebelumnya ditentukan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan UU HPP penerapan prinsip ultimum remedium dalam upaya penanggulangan tindak pidana pajak berlaku pada tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan. Tujuan dari penelititan ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis politik hukum pidana asas ultimum remidium dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia, untuk menganalisis implementasi politik hukum pidana asas ultimum remidium dalam tindak pidana perpajakan., untuk menganalisis dan merumuskan politik hukum pidana terkait penerapan asas ultimum remidium dimasa yang akan datang.. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa Saat ini asas ultimum remedium diatur dalam Pasal 44 B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Implementasi asas ultimum remedium tindak pidana dibidang Perpajakan dalam praktek peradilan belumlah terlaksana sepenuhnya hal ini dikarenakan masih ada pelaku tindak pidana perpajakan yang dikenakan sanksi pidana penjara dan didalam peraturan Perundang-Undangan Perpajakan belum mengedepankan pidana denda serta dimasa yang akan datang harus dilakukan revisi terhadap Pasal 38 dan Pasal 39 dan Pasal 39A UU perpajakan sebagaimana menyesuaikan dengan KUHP Baru dan Undang-Undang Perpajakan harus lebih mengedepankan pidana denda dibanding pidana penjara. Kata Kunci : Asas Ultimum Remedium¸ Hukum Pajak, Tindak Pidana Dibidang Perpajakan,

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Asas Ultimum Remedium¸ Hukum Pajak, Tindak Pidana Dibidang Perpajakan,
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	PASMAWATI PASMAWATI
Date Deposited:	28 May 2024 02:21
Last Modified:	28 May 2024 02:21
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/145783

Actions (login required)

View Item