PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZINAN BERUSAHA OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

SUSANTY, SARI APRILYA RAHMADANI and Muntaqo, Firman and Nashriana, Nashriana (2024) PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZINAN BERUSAHA OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA. Masters thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74101_02012682125003.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125003.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125003_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125003_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (12MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB)
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_02.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (335kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_03.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (326kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_04.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (81kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_05_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (207kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125003_0011116302_0018096509_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (351kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Indonesia termasuk negara penghasil minyak bumi yang tinggi, sehingga timbulnya permainan mafia minyak bumi di Indonesia dan menghasilkan keutungan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata dibidang minyak bumi harus dilakukan penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian diatas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi sebelum dan setelah disahkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?, 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dilakukan penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi?, 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha di masa mendatang?. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif melalui perundangan dan studi kasus. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan hukum pidana terhadap kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha pasca pengesahan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kurang optimal dikarenakan adanya perubahan Undang-Undang dan sanksi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha meliputi undang-undang, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya. 3) Kebijakan hukum pidana kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa perizinan berusaha harus dilakukan baik itu pada pemerintah maupun pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kata Kunci : Pasal 40 angka 8 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Penerapan Hukum Pidana; Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Pasal 40 angka 8 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Penerapan Hukum Pidana; Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Perizinan Berusaha.
Subjects: K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User: Sari Aprilya Rahmadani Susanty
Date Deposited: 28 May 2024 04:42
Last Modified: 28 May 2024 04:42
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/145847

Actions (login required)

View Item View Item