SITEPU, IRTA DESMONA BR and Syarifuddin, Amir and Albariansyah, Hamonangan (2012) PENEGAKAN HUKUM PASAL 304 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN - 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP ANGKUTAN PRIBADI YANG DIJADIKAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA PALEMBANG. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_74201_02081001135.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (54MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02081001135_02003100144_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) |
|
Text
RAMA_74201_02081001135_02003100144_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02081001135_02003100144_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02081001135_02003100144_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (524kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02081001135_02003100144_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (524kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02081001135_02003100144_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lntas Jalan ( hewan dihapus). Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.22 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah yang ada tidak dilaksankan sebagaimana mestinya, seperti penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 maupun Pasal-Pasal yang mengatur tentang Pendidikan Pengemudi seperti yang tertera pada Pasal 78 sampai dengan Pasal 79 juncto Pasal 87 sampai dengan Pasal 89. Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas seperti angkutan pribadi yang dijadikan angkutan umum masih mengacu pada tabel tilang, tidak mengindahkan ancaman pidana yang tercantum pada ketentuan yang diatur pada pasal-pasal ynag tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum. Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asasl-asalan. Konsistensi dalam pelaksanakan penegakan diproyeksikan pada upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat walaupun telah ada konsep tentang penindakan denda pola System Potensial Point Target (SPPT) dan pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas (KTL). Penerapan denda yang bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi dan pengidentifikasian angkutan pribadi yang dijadikan angkutan umum. Kata Kunci : penegakan hukum, lalu lintas, angkutan umum.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | penegakan hukum, lalu lintas, angkutan umum. |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Mrs. Elly Suryani |
Date Deposited: | 28 May 2024 06:21 |
Last Modified: | 28 May 2024 06:21 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/145856 |
Actions (login required)
View Item |