TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)

AZKA, HUSNA and Achmad, Ruben and Ikhsan, Rd. Muhammad (2014) TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02101001138.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (57MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001138_9990482266_0021026805_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB)
	Text RAMA_74201_02101001138_9990482266_0021026805_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001138_9990482266_0021026805_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (22MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001138_9990482266_0021026805_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001138_9990482266_0021026805_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001138_9990482266_0021026805_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkaraprosedural upaya paksa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP yaitu tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Persoalan pokok dari skripsi ini adalah tentang bagaimana pengaturan upaya hukum terhadap putusan praperadilan serta apa dasar pertimbangan hakim mahkamah agung dalam menerima permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding karena Pasal 83 ayat (2) KUHAP sudah dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi No: 65/PUUDC/2011, kemudian kasasi dilarang dalam Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedangkan untuk Peninjauan kembali yang sampai saat ini belum ada pengaturannya juga seharusnya tidak dapat dilakukan. Dasar pertimbangan hakim MA dalam putusan No: 59/PKJPid/2006 dan No:136/PK/Pid/2006 yang membolehkan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah salah dalam melakukan penerapan hukum, sedangkan dalam putusan MA No:152/PKPid/2010 Mahkamah Agung sangat memperhatikan aspek yuridis sehingga menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan. Inkonsistensi Mahkamah Agung menyebabkan ketidakpastian hukum dan tentu dapat mengakibatkan turunnya kewibawaan Mahkamah Agung itu sendiri. Kata kunci: praperadilan, upaya hukum, peninjauan kembali, mahkamah agung

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	praperadilan, upaya hukum, peninjauan kembali, mahkamah agung
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	31 May 2024 02:33
Last Modified:	31 May 2024 02:33
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/146117

Actions (login required)

View Item