DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

HASIHOLAN, DENNI and Pettanasse, Syarifuddin and Albariansyah, Hamonangan (2014) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091401180.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (73MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401180_0025118201_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (20MB)
	Text RAMA_74201_02091401180_0025118201_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (20MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401180_0025118201_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (28MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401180_0025118201_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (858kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401180_0025118201_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401180_0025118201_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary) karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) bagi tindak pidana korupsi jelas membutuhkan extra ordinary msasures/extra ordinary enforcement (penanganan yang luar biasa), Korupsi pada umumnya dilakukan lebih darisatu orang oleh karena itu dibutuhkan seorangpelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum (justice collaborator) guna mengungkapkan (membongkar kasus tersebut) di persidangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) tentang Perlindungan Saksi dan Korban Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia'ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikanpertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam arti penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum yang bersifat normatifhanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum, sebagai seorang yang sengaja di didik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Selanjutnya, analisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan tentu saja harus dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal. Dalampenelitian ini ditarik kesimpulan secara deduktif Dari penelitian dapat dikemukakan bahwa penerapan Pasal 13 ayat (2) tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaannya pengaturan ini belum memadai karena sifatfakultatifnya dan tidak adanyajaminan atau tidak dapat diprediksi apakah penghargaan ini dapat diperoleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Dalam 2 kasus yang di analisa penulis terdapat disparitas putusan yang keluarkan majelis hakim, namun dalam putusannya tidak dimuat status justice collaborator bagi kedua pelaku. KataKunci:Korupsi, Disparitas, Justice Collaborator.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Korupsi, Disparitas, Justice Collaborator
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	28 Jun 2024 03:04
Last Modified:	28 Jun 2024 03:04
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/148310

Actions (login required)

View Item