KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017)

SAPARANGGA, HALAN and RS, Iza Rumesten and Rannie, Mahesa (2019) KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011281419234.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419234_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02011281419234_0027098104_0023018005_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011281419234_0027098104_0023018005_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (533kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419234_0027098104_0023018005_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (637kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419234_0027098104_0023018005_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419234_0027098104_0023018005_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (239kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281419234_0027098104_0023018005_06_Lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (936kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk membahas mengenai Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia analisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.36/PUU-XV/2017 dikarenakan dalam beberapa putusan sebelumnya kedudukan KPK masih dipermasalahkan dan bagaimana Upaya hukum penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian Ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang disusun secara kualitatif. Berdasakan penelitian dari pembahasan ini menunjukkan bahwa : (1) Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 temasuk ke dalam cabang kekuasaan Eksekutif, namun dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK dengan tugas yudisial yang dimiliki yaitu keindependensiannya. Alasan termasuknya KPK dalam kekuasaan eksekutif dikarenakan kesamaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang menjalankan fungsi dan wewenangnya yang berada di ranah eksekutif serta KPK dianggap sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang dikategorikan ke dalam lembaga eksekutif. (2) Upaya hukum pengutan terhadap lembaga KPK dapat di tempuh melalui tiga aspek yakni aspek yuridis dengan mendesain instrumen hukum yang baik, dari aspek politis dengan cara kemauan politik dan dukungan dari lembaga negara lainnya untuk memberantas korupsi, dan aspek sosiologis dengan cara meningkatkan kepercayaan publik terhadap eksistensi KPK. Kata Kunci: Kedudukan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Upaya hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kedudukan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Upaya hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3289-3367 Organs of government
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 2499 not found.
Date Deposited:	05 Nov 2019 02:05
Last Modified:	05 Nov 2019 02:05
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/14879

Actions (login required)

View Item