SINKRONISASI DRAFT KETIGA RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL 16 OKTOBER 2012 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGELOLAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

A, M. BAHSHOFI JAYA and AR, Fahmi Yoesmar and Heydir, Laurel (2013) SINKRONISASI DRAFT KETIGA RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL 16 OKTOBER 2012 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGELOLAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02091001083_0024115802_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (330kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02091001083_0024115802_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (325kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001083_0024115802_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (208kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001083_0024115802_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (94kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001083_0024115802_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (219kB) | Request a copy

Abstract

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewajiban dalam mengelola pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Wewenang Presiden dalam mengelola pertahanan dan keamanan negaradiatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.Dengan alasan semakin beragamnya sumber ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan Indonesia, maka pada saat ini pemerintah sedang menyusun Draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.Pada Rancangan Undang-undang Keamanan nasional tersebut juga memuat bagaimana kewenangan kewenangan Presiden dalam mengelola keamanan negara.Dengan adanya pengaturan tentang kewenangan Presiden dalam kedua undang-undang ini, maka perlu dilakukan pengkajian bagaimana sinkronisasi antara kedua Undang-Undang ini sehingga dapat diketahui ada tidaknya tumpang tindih dalam penerapannya kelak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Presiden, kewenangan, pertahanan negara, keamanan nasional, sinkronisasi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 2701 not found.
Date Deposited:	05 Nov 2019 01:58
Last Modified:	05 Nov 2019 01:58
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/14885

Actions (login required)

View Item