PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN GRITIFIKASI KEPADA OKNUM KEPOLISIAN (“STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/PID.SUS.TPK/2017/PN.MDN”)

PRATAMA, M BAYU and Pettanasse, Syarifuddin and Nashriana, Nashriana (2019) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN GRITIFIKASI KEPADA OKNUM KEPOLISIAN (“STUDI PUTUSAN NOMOR: 01/PID.SUS.TPK/2017/PN.MDN”). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (395kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (422kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (90kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (96kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011381419415_0014125402_0018096509_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381419415.pdf] Text
RAMA_74201_02011381419415.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (978kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381419415_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011381419415_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (34MB) | Request a copy

Abstract

Gratifikasi merupakan praktek pemberian, uang, hadiah, dan fasilitas lainnya, yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam skripsi ini timbul masalah: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn. 2. pertanggungjabwaban pidana terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn. Metode yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif yang menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan, pendekatan konseptual dan teknik penarikan deduktif. Hasil Penelitian yaitu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap oknum kepolisian yang menerima gratifikasi Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn dilihat dari pertibangan yuridis (terpenuhinya unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) non yuridis hal yang meringankan : 1.bersikap sopan didepan persidangan dan. 2.menyesali perbuatannya, hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI). 2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana gratifikasi adalah terpenuhinya unsur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibuktikan secar sah dan meyakinkan menurut hukum serta pertimbangan non-yuridis dan pertanggungjawaban pidana. Karena perbuatan terdakwa tersebut tidak mencerminkan seorang aparatur penegak hukum dan meresahkan masyarakat dengan tindakan oknum kepolisian yang menerima gratifikasi. Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn putusan tersebut terlalu ringan dan tidak membuat efek jera.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: gratifikasi, tipikor, pertimbangan hakim, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, polisi
Subjects: K Law > K Law (General) > K3220 Public policy
K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Users 1931 not found.
Date Deposited: 05 Nov 2019 08:39
Last Modified: 05 Nov 2019 08:39
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/14995

Actions (login required)

View Item View Item