AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH MENURUT HUKUM ISLAM HUKUM OERDATA (BW) DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

KGS.M.FIKRI, KGS.M.FIKRI and Hasan, KN.Sofyan and Subari, Albar Sentosa (2014) AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SEDARAH MENURUT HUKUM ISLAM HUKUM OERDATA (BW) DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02071001017.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (53MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02071001017_8902180023_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB)
	Text RAMA_74201_02071001017_8902180023_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (25MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02071001017_8902180023_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02071001017_8902180023_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02071001017_8902180023_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah memelihara diri seseorang supaya jangan jatuh ke lembah kejahatan (perzinahan), karena bila ada isteri atau suami disampingnya tentu akan terhindar dan akan terjauh dari maksiat tersebut. Akan tetapi dampak negatif dari masuknya unsur budaya asing adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Pergaulan bebas itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak dewasa, bahkan adanya hubungan seksual pranikah semakin menjamur didalam masyarakat. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam dan bagaimana status anak hasil perkawinan sedarah menurut Undang-UndangPerkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode Penulisan skripsi yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa penilaian kepustakaan, penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil pengamatan adalah Akibat hukum pelaksanaan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah Pada dasarnya laki-laki adalah pasangan bagi wanita. Ada di antara perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang perkawinan yang dalam fiqh munakahat disebut dengan mawani’ annikah. Dimaksud dengan penghalang perkawinan atau mawani’ an-nikah yaitu halhal, pertalian-pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya. Dimaksud dengan penghalang perkawinan yang bersifat selamanya ialah sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan dan status anak hasil perkawinan sedarah menurut UndangUndang Perkawinan, Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah Dalam perundangundangan perkawinan di Indonesia baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ataupun dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak hasil perkawinan incest atau anak sumbang. Penyebutan anak sumbang dapat ditemui dalam pasal 31 K. U.H. Perdata. Undang-Undang No. I Tahun 1974, KHI, ataupun K. U.H.Perdata tidak mengatur secara detail tentang kedudukan anak hasil perkawinan Incest. Di dalam Pasal 43 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 meskipun disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah terkait kedudukan anak namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dinantikan tidak kunjung dibentuk olehpemerintah. Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Status anak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Status anak
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	09 Jul 2024 07:01
Last Modified:	09 Jul 2024 07:01
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/150024

Actions (login required)

View Item