PERLINDUNGAN HUKUM TANAH HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

MANIK, HERTIKA and Arpan, Amrullah and Irsan, Irsan (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TANAH HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN TAPANULI UTARA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02101001063.pdf] Text
RAMA_74201_02101001063.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (51MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (15MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_02.pdf] Text
RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_03.pdf] Text
RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (14MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_04.pdf] Text
RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (939kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02101001063_20083003001_0017018304_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang secara universal sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, muncul kebijakan negara yang berkaitan dengan tanah seperti pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban pada subjek hukum menyangkut tanah. Di Indonesia, baik menurut sistem hukum adat, KUHPerdata, maupun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenal pengaturan tentang konsep kepemilikan (hak milik atas tanah). Kepemilikan ini ada kemungkinan bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan negara yang menyangkut tanah tersebut. Dalam skripsi ini dibahas bersentuhan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-11/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 hektar, yang termasuk di dalamnya kawasan hutan Kabupaten Tapanuli Utara. Sebelum keluarnya SK ini sebahagian dari kawasan itu telah dimiliki/dikuasai oleh anggota masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan hak milik maupun Surat Keterangan Tanah/Surat pengakuan hak atas tanah. Yang menjadi masalah utama dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hak pemegang sertifikat hak milik atas bidang tanah yang kemudian dinyatakan sebagai kawasan hutan; apakah sertifikat yang sudah ada menjadi batal; ataukah pemerintah harus melakukan pembebasan hak maupun pencabutan hak terhadap pemegang sertifikat tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif, berdasarkan pertimbangan tidak jelas pengaturan terhadap masalah hukum ini. Selain itu, dan didukung dengan data empiris melalui wawancara terhadap beberapa informan seperti disebutkan dalam BAB 1 skripsi ini. Dari data yang terkumpul penulis membahas ketentuan hak milik dalam UUPA. Dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemegang sertifikat yang diterbitkan sebelum keluarnya SK.44/Menhut-II/2005 tetap dilindungi, artinya tanahnya tidak serta merta diambil oleh pemerintah. Dengan demikian sertifikat itu tetap sah dan tidak boleh dibatalkan, dalam hal pemerintah berkehendak mempertahankan kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam SK tersebut, maka pemerintah harus melakukan pembebasan tanah. Kata kunci : Hak Milik, Perlindungan Hutan, Pembebasan Tanah

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Hak Milik, Perlindungan Hutan, Pembebasan Tanah
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Mrs. Elly Suryani
Date Deposited: 12 Jul 2024 07:35
Last Modified: 12 Jul 2024 07:35
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/150546

Actions (login required)

View Item View Item