SINKRONISASI DRAFT KETIGA RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL 16 OKTOBER 2012 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGELOLAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

JAYA. A, M. BAHSHOFI and Yoesmar, Fahmi and Heydir, Laurel (2013) SINKRONISASI DRAFT KETIGA RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL 16 OKTOBER 2012 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGELOLAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091001083.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (69MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001083_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB)
	Text RAMA_74201_02091001083_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (20MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001083_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (20MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001083_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001083_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001083_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewajiban dalam mengelola pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang Presiden dalam mengelola pertahanan dan keamanan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Dengan alasan semakin beragamnya sumber ancaman yang berpotensi mengganggu pertahanan dan keamanan Indonesia, maka pada saat ini pemerintah sedang menyusun DrafRancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Pada Rancangan Undang-undang Keamanan nasional tersebut juga memuat bagaimana kewenangan Jcewenangan Presiden dalam mengelola keamanan negara. Dengan adanya pengaturan tentang kewenangan Presiden dalam kedua undang-undang ini, maka perlu dilakukan pengkajian bagaimana sinkronisasi antara kedua Undang-Undang ini sehingga dapat diketahui ada tidaknya tumpang tindih dalam penerapannya kelak Kata Kunci : Presiden, kewenangan, pertahanan negara, keamanan nasional, sinkronisasi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Presiden, kewenangan, pertahanan negara, keamanan nasional, sinkronisasi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	16 Jul 2024 02:24
Last Modified:	16 Jul 2024 02:24
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/151021

Actions (login required)

View Item