KEDUDUKAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DIDAPAT DARI PENYADAPAN DALAM HAL PEMBUKTIAN PIDANA

ADRIANTO, MJ TRISNA and Achmad, Ruben and Ikhsan, Muhammad (2018) KEDUDUKAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DIDAPAT DARI PENYADAPAN DALAM HAL PEMBUKTIAN PIDANA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011181419489_0002095502_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (517kB)
	Text RAMA_74201_02011181419489_0002095502_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (214kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419489_0002095502_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (211kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419489_0002095502_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (85kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419489_0002095502_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (97kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419489_0002095502_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (387kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Alat Bukti lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Didapat dari Penyadapan Dalam Hal Pembuktian Pidana" Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang modus operandi unttuk pelaku melakukan kejahatan. Sehingga tidak dapat menggunakan konvensional untuk menegakan hultum pidana, terutama pada kejahatan kategori extraordinary crime. Maka diperlukan Penyadapan. Sementara undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyadapan ini belum ada, terutama pada hukum acaranya, Hanya diatur secara tidak komprehensif dan terpisah di bebera perundang-undang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan dan kedudukan alat bukti lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang di dapat dan Penyadapan. Metode peneltian hukum yang digunakan adalah nonnative dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Sumber bahan hukum penelitian menitik beratkan pada studi kepustakaan baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier Hasil dari penelitian adalah bahwa undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hokum acara pidana pasal 84 hanya mengatur secara nmitative, sehingga undang-undang yang lain memberikan pengaturan perluasan alat bukti informasi elektronik dan atau dokumen eleletronik yang didapat dari penyadapan, Bahwa dan segi keduduknnnya, alat bukti inforasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didapat dari Penyadapan merupakan alat bukti yang sah dan berdiri sendiri menurut undang-undang, Bahwa lnformasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik yang didapat dari Penyadapan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, apabila tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses hulcum yang berlaku di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Alat Bukti, lnformasi Elelctronik, Dolcumen Elektronik, penyadapan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1960-1973 Public welfare. Public assistance T Technology > T Technology (General) > T61-173 Technical education. Technical schools > T173.8 Technological innovations T Technology > T Technology (General) > T173.2-174.5 Technological change > T173.8 Technological innovations
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 14 not found.
Date Deposited:	01 Aug 2019 13:03
Last Modified:	01 Aug 2019 13:03
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/1512

Actions (login required)

View Item