BATASAN RAHASIA NEGARA DALAM PEMBERIAN INFORMASI KEPADA PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

MEILANDARI, ANGGUN and Ridwan, Ridwan and Ngadino, Agus (2014) BATASAN RAHASIA NEGARA DALAM PEMBERIAN INFORMASI KEPADA PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[img]
Preview
Text
RAMA_74201_02101001030_0012046302_0007088005_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (365kB) | Preview
[img] Text
RAMA_74201_02101001030_0012046302_0007088005_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (350kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02101001030_0012046302_0007088005_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (571kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02101001030_0012046302_0007088005_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (9kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02101001030_0012046302_0007088005_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (98kB) | Request a copy

Abstract

Batasan rahasia negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijamin sebagai informasi yang masuk kategori pengecualian. Dalam perkembangannya, informasi rahasia negara dibingkai dalam koridor kebebasan informasi. Dalam implementasi batasan rahasia negara sangat berimplikasi terhadap hak atas kebebasan memperoleh informasi publik bagi masyarakat. Ketentuan kategorisasi rahasia negara bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, suatu informasi akan dilihat bagaimana dampaknya bila di buka ke publik. Apabila lebih berbahaya bagi publik, maka informasi yang dimaksud dapat memasuki ranah rahasia negara, sedangkan sisi kedua mengarah kepada mekanisme dimana akan dinilai apakah bagi publik lebih baik suatu informasi dibuka ataukah ditutup aksesnya. Bila ditutup, maka kategoriasinya masuk dalam konteks rahasia negara. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian secara doktrial (normatif). Dengan demikian, batasan rahasia negara yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan tidak secara limitatif dan implikasi batasan rahasia negara terhadap hak atas kebebasan memperoleh informasi publik bagi masyarakat ialah bahwa keterbukaan akan informasi itu bersifat terbatas (tidak terbuka dalam arti yang seluas-luasnya).

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Batasan Rahasia Negara, Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik
Subjects: K Law > K Law (General) > K3150 Public law
K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB2000-2035 Public law. The State
Divisions: Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Mrs Dies Meirita Sari
Date Deposited: 06 Nov 2019 09:49
Last Modified: 06 Nov 2019 09:49
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/15137

Actions (login required)

View Item View Item