PELANTIKAN KEPALA DAERAH YANG BERSTATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA

MUNAWIR, MUNAWIR and Rifai, Amzulian and Irsan, Irsan (2014) PELANTIKAN KEPALA DAERAH YANG BERSTATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02101001009_0002126401_0017018304_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (394kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02101001009_0002126401_0017018304_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (350kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001009_0002126401_0017018304_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (323kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001009_0002126401_0017018304_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (100kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02101001009_0002126401_0017018304_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (103kB) | Request a copy

Abstract

Dalam pelaksanaan sebuah pemerintahan di daerah salah satu unsur terpenting yang harus ada didalamnya adalah seorang kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. Ada beberapa proses yang harus diikuti oleh seorang kepala daerah ketika menjabat sebagai kepala daerah, diantaranya adalah proses pemilihan, pelantikan serta proses pemberhentian dari seorang kepala daerah itu sendiri. Lalu bagaimana peraturan hukum terhadap seorang kepala daerah yang ketika akan dilakukan pelantikan dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana. Bagaimana posisi hukumnya serta keabsahan apabila dilakukan pelantikan atau tidak dilakukan pelantikan. Kasus hukum ini terjadi terhadap Calon Bupati Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Selatan. Maka, penulis mencoba mengangkat masalah tentang pelantikan kepala daerah yang berstatus tersangka tindak pidana, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahwa Posisi hukum calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana, dalam hal ini yang bersangkutan harus mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan selesai. Hambit Bintih sepenuhnya dalam kewenangan KPK, karena KPK mempunyai kewenangan yang luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Hambit Bintih harus menjalani proses hukum sama seperti tersangka lain pada umumnya. Terhadap kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana tidak dapat dilakukan pelantikan terhadapnya, karena apabila dilakukan pelantikan maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan atau memikul tugas dan kewajiban yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Mengingat ada banya tugas dan kewajiban yang harus dijalankan, maka seorang kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dan ditahan dalam rumah tahanan tidak sah dilakukan pelantikan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kepala Daerah, Pelantikan, Tindak Pidana
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Dies Meirita Sari
Date Deposited:	07 Nov 2019 04:11
Last Modified:	07 Nov 2019 04:11
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/15237

Actions (login required)

View Item