PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

APRIANGGUN, FITRIANA and Elvani, Malkian and Novianti, Vera (2013) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091401115.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (54MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401115_990003031_0003117704_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB)
	Text RAMA_74201_02091401115_990003031_0003117704_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401115_990003031_0003117704_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401115_990003031_0003117704_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401115_990003031_0003117704_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091401115_990003031_0003117704_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk hadiah maupun imbalan. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan disebut melakukan gratifikasi yang akan menjadi potensi perbuatan korupsi dikemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, bila pemberian tersebut patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan, segera melaporkannya kepada KPK untuk dianalisis lebih lanjut, pelaporan gratifikasi bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara telah ditentukan dalam Pasal 12C Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum gratifikasi apabila melaporkan gratifikasi kepada KPK melebihi waktu 30 hari dan apa yang menjadi faktor keterlambatan pelaporan gratifikasi dengan menggunakan metodelogi yuridis normatif, artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, dengan kata lain penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka. Apabila menurut kepastian hukum, gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK melebihi batas waktu yang ditentukan akibat hukumnya adalah gratifikasi, namun ada alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dipidananya suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur gratifikasi dan mengesampingkan peraturan undang-undang yang mengaturnya demi keadilan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Gratifikasi, Pejabat Negara, Pegawai Negeri

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Gratifikasi, Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	06 Aug 2024 04:15
Last Modified:	06 Aug 2024 04:15
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/153821

Actions (login required)

View Item