PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

PUTRA, ADE SATRIA DWI and Syarifuddin, Amir and Zulhidayat, Zulhidayat (2013) PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF SETELAH PERUBAHAN UUD 1945. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091001022.pdf - Updated Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (60MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001022_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB)
	Text RAMA_74201_02091001022_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001022_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (22MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001022_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (938kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001022_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001022_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kekuasaan eksekutif sebelum adanya Perubahan Undang - Undang Dasar 1945, yang cenderung otoriter dan mengetahui bagaimana Implementasi Pergeseran kekuasaan eksekutif setelah Perubahan Undang - Undang Dasar 1945, dan membahas bagaimana “Pergeseran Kekuasaan EksekutifSetelah Perubahan UUD 1945” dan Hubungan Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Dalam Hal Pembentukan Undang - Undang. Sehingga diketahui Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa pada kenyataannya sebelum perubahan Undang - Undang Dasar 1945 Presiden mempunyai kewenangan penuh mengatur lembaga - lembaga negara yang lain, baik lembaga tertinggi negara maupun lembaga tinggi negara dalam stuktur ketata negaraan Indonesia dan setelah perubahan Undang - Undang Dasar 1945 Kewenangan presiden telah dibatasi dalam beberapa aspek Kemudian dalam hal pembentukan Undang — Uundang setelah amandemen Telah Mengukuhkan Prinsip Checks And Balances antara lembaga Eksekutif dan Legisltaif sehingga dapat dijamin akan tercipta sebuah sistem pemerintahanyang ideal dan demokratis. Kata kunci: Kekuasaan Eksekutif, Perubahan Undang - Undang Dasar 1945.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kekuasaan Eksekutif, Perubahan Undang - Undang Dasar 1945.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	23 Aug 2024 04:42
Last Modified:	23 Aug 2024 04:42
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/155916

Actions (login required)

View Item