PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG)

FRANSCISCUS, PATUAN and Elvani, Malkian and Yuningsih, Henny (2013) PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PALEMBANG). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02081001186.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (63MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001186_9900003031_20053205042_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB)
	Text RAMA_74201_02081001186_9900003031_20053205042_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001186_9900003031_20053205042_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001186_9900003031_20053205042_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001186_9900003031_20053205042_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02081001186_9900003031_20053205042_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Request a copy

Abstract

Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dihenci oleh masyarakat Indonesia, sehingga korupsi mendapat sorotan dari berbagai pihak dan mendapat prioritas utama untuk diberantas. Pengaturan mengenai tindakpidana korupsi diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dimana pada Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang perampasan aset. Perampasan aset ini bertujuan untuk memberikan efekjera para pelaku kejahatan korupsi, sehingga hartanya akan berkurang karena telah dirampas negara untukpengembalian kerugian negara. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perampasan aset untuk mengembalikan kerugian Negara di kota Palembang dan bagaimana cara menentukan lamanya pidana penjara pengganti bagi terpidana yang tidak dapat membayar uang pengganti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan empiris, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil langsung bahan di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dibantu dengan data sekunder. Kejaksaan di Palembang tidak pernah melakukan secara murni perampasan aset sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang menunggu perampasan setelah putusan pengadilan, jaksa memfokuskan pada penyitaan sewaktu dalam proses penyidikan setelah itu jika menurut hakim hartanya dirampas untuk Negara maka barang yang disita tadi langsung dilelang jaksa untuk mengembalikan kerugian negara. Mengenai lamanya pidana penjara pengganti, Undang-Undang 31 tahun 1999 tidak mengatur secara jelas mengenai lamanya pidana penjara pengganti bagi terpidana yang tidak dapat membayar uang pengganti, hanya mengatur bahwa lamanya pidana penjara pengganti tidak boleh melebihi ancaman hukuman pokoknya. Kata kunci: Perampasan Aset, Kerugian Negara, Undang-Undang 31 Tahun 1999

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perampasan Aset, Kerugian Negara, Undang-Undang 31 Tahun 1999
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	10 Sep 2024 04:35
Last Modified:	10 Sep 2024 04:35
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/156399

Actions (login required)

View Item