TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET

HUTABARAT, DOLLI G and Ikhsan, Rd.Muhammad and Novianti, Vera (2012) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI SARANA INTERNET. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02053100080.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (46MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100080_0021026805_0003117704_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (23MB)
	Text RAMA_74201_02053100080_0021026805_0003117704_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100080_0021026805_0003117704_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100080_0021026805_0003117704_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100080_0021026805_0003117704_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Internet sebagai media penyebaran pornografi dianggap sangat meresahkan dan mendapatkan perhatian dari berbagai golongan. Hal ini dikarenakan pornografi yang beredar di internet dapat diakses secara bebas bahkan oleh anak anak yang belum cukup umur. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2008, dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA di 17 kota besar terungkap bahwa 97 persen remaja pernah menonton film porno serta 93,7 persen pernah melakukan ciuman, meraba kemaluan, ataupun melakukan seks oral. Sebanyak 62,7 persen remaja SMP tidak perawan dan 21,2 persen remaja mengaku pernah aborsi. Tentang tindak pidana pornograji melalui sarana internet dalam KLJP1P memang tidak diatur, karena pada saat pembentukan KUHP internet belum ada. Akan tetapi, bukan berati ketentuan dalam KUITP tidak dapat digunakan terhadap tindak pidana ini. Dengan memperluas unsur beberapa pasal dalam KUHP, maka KUHP dapat digunakan terhadap tindak pidana ini. Selain KUHP Undang-Undang yang dapat digunakan tterhadap tindak pidana ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograji. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Internet menurut KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kata kunci : Pornografi, Internet, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pornografi, Internet, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	19 Sep 2024 03:32
Last Modified:	19 Sep 2024 03:32
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/156836

Actions (login required)

View Item