TANGGUNG JAWAB GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SUMATERA SELATAN

ART, SILVY HILMIA and Zanibar, Zen and Febriani, Indah (2013) TANGGUNG JAWAB GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SUMATERA SELATAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02091001203.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (75MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001203_0028027904_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB)
	Text RAMA_74201_02091001203_0028027904_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (23MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001203_0028027904_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (21MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001203_0028027904_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001203_0028027904_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02091001203_0028027904_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari keberadaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada didalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dipertegas menjadi pedoman dalam pengalihan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar seiring dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut mengakibatkan adanya kewenangan lebih luas untuk pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud adalah keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah. Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan Negara, Keuangan Daerah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pengelolaan, Keuangan Negara, Keuangan Daerah
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs. Elly Suryani
Date Deposited:	24 Sep 2024 01:43
Last Modified:	24 Sep 2024 01:43
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/157628

Actions (login required)

View Item