ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

SAPUTRA, MUHAMMAD ARIF and Zanibar, Zen and Febriani, Indah (2013) ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02091001060.pdf] Text
RAMA_74201_02091001060.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (58MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02091001060_0028027904_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02091001060_0028027904_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (18MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02091001060_0028027904_02.pdf] Text
RAMA_74201_02091001060_0028027904_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02091001060_0028027904_03.pdf] Text
RAMA_74201_02091001060_0028027904_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (21MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02091001060_0028027904_04.pdf] Text
RAMA_74201_02091001060_0028027904_04.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02091001060_0028027904_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02091001060_0028027904_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Hak untuk berorganisasi merupakan Hak Asasi Manusia, yang pengaturan mengenai Hak untuk berorganisasi ini terdapat pada UndangUndang Dasar 1945 serta di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menurut hemat penulis pengaturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai-nilai kemasyarakatan yang demokratis, karena Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa Orde Baru yang merupakan suatu bentuk pemerintah yang bersifat otoriter, dimana secara de faclo kekuasaan tertinggi masih ditangan seorang Presiden. Di dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai perkembangan pengaturan mengenai organisasi masyarakat apakah masih sesuai dengan perkembangan Negara pasca reformasi serta bagaimana seharusnya pengaturan mengenai organisasi masyarakat pasca reformasi, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari telaah hukum positif, hasil yang penulis temukan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai organisasi masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai demokratis yang berkembang di masyarakat, dari penelitian inijuga penulis memberikan saran agar pengaturan mengenai organisasi masyarakat ke depannya akan semakin baik yaitu bahwa pasca reformasi diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi yaitu nilai kebebasan, kemerdekaan, persamaan hak, kontrolsertapartisipasi. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia (HAM), Orde Baru, Reformasi, Organisasi Kemasyarakatan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Hak Asasi Manusia (HAM), Orde Baru, Reformasi, Organisasi Kemasyarakatan.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Mrs. Elly Suryani
Date Deposited: 30 Sep 2024 01:34
Last Modified: 30 Sep 2024 01:34
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/158089

Actions (login required)

View Item View Item